Berikut foto-foto Irfan sedang belajar naik sepeda.

Irfan sedang naik sepeda ditemani kakaknya Hana.

Baru lancar sedikit-sedikit. Ini hari Minggu. Hari Rabunya alhamdulillah sudah bisa.

Kalau Hana kakaknya belajar sepeda saat umur 5 tahun (sama dengan Irfan). Cuma hebatnya saat itu belajar dalam 1/2 jam sudah bisa…

Dalam pidato menjelang Hari Anti Korupsi Sedunia, SBY menyatakan bahwa negara Indonesia yang kaya dengan hasil alam ini akhirnya tidak mampu mensejahterakan rakyat Indonesia karena korupsi/koruptor yang merajalela.

Saya lihat ada yang kurang lengkap. Para koruptor memang menggerogoti uang rakyat. Namun jumlah uang yang mereka gerogoti paling “hanya” Rp 400 trilyun per tahun. Banyak sekali memang. Tapi tahukah anda, ada yang lebih buruk dari para koruptor tersebut. Apakah itu?

Mereka adalah para perampok asing yang merampas hasil kekayaan alam Indonesia dari rakyat Indonesia. Mereka merampok minyak, gas, emas, perak, batubara, timah, perkebunan, dan sebagainya. Jumlah yang mereka rampas diperkirakan antara Rp 2.000-3.000 trilyun/tahun!

Jadi 5-7 x lipat daripada para koruptor. Tentu saja para perampok asing ini bisa leluasa merampas kekayaan alam Indonesia dengan bantuan para koruptor tersebut.

Jadi waspadailah para Perampok Asing dan Koruptor Indonesia.
Bangsa Indonesia yang mandiri adalah solusi untuk Indonesia yang sejahtera. Para siswa kita berulangkali memenangkan medali emas Olimpiade Fisika, Matematika, Biologi, dan sebagainya. Jika Malaysia, Saudi, Qatar, dan Kuwait (yang SDMnya terbatas) saja bisa mandiri mengelola kekayaan alam mereka, kita bisa lebih baik dari itu.

http://infoindonesia.wordpress.com/2009/06/30/selama-kekayaan-alam-dirampas-asing-indonesia-akan-terus-miskin/

Sistem Ekonomi Neoliberalisme yang dianut AS dan sejumlah negara seperti Indonesia akhirnya menyebabkan dunia kembali tenggelam dalam Krisis Keuangan Global. Meski para ekonom Neoliberalis menganggap bahwa krisis ini cuma sekedar “Kegagalan Pasar” (Market Failure) yang bisa dikoreksi dengan “Intervensi” Pemerintah, namun sebetulnya itu adalah cacat bawaan dari Sistem Ekonomi Neoliberalisme yang akan selalu terulang kembali.

Pemenang Nobel bidang Ekonomi, Joseph Stiglitz menyatakan bahwa dalam 20 tahun terakhir hingga tahun 2008 sudah terjadi 3 kali Krisis Keuangan. Akibat Krisis Keuangan Global, pemerintah AS harus mengucurkan US$ 700 milyar (sekitar Rp 7.000 trilyun) untuk menyelamatkan “Pasar.” Untuk perusahaan AIG saja AS mengucurkan dana US$ 152,5 milyar. Indonesia sendiri dari tahun 1998 hingga 2008 sudah 2 kali mengalami krisis. Pada tahun 1998 pemerintah mengeluarkan dana sampai Rp 600 trilyun lewat KLBI dan BLBI. Jumlah yang melebihi APBN waktu itu.

Kenapa Sistem Ekonomi Neoliberalisme selalu mengalami “Kegagalan Pasar” dan Krisis Keuangan yang berulang-kali? Bagaimana cara mengatasinya?

Untuk itu kita harus memahami beberapa prinsip yang keliru dari Sistem Ekonomi Neoliberalis.

Perdagangan Bebas
Sistem Neoliberalisme yang kerap juga diidentikan dengan Globalisasi dan Perdagangan Bebas berusaha agar seluruh negara  membebaskan perdagangannya dengan menghilangkan pajak. Akibatnya kebutuhan pokok satu penduduk di satu     negara bisa diimpor dari negara lain yang harganya jauh lebih murah.

Sebagai contoh, sepatu yang dipakai oleh penduduk AS diproduksi di negara-negara lain yang biaya produksinya lebih rendah seperti Reebok, Nike, dan sebagainya. Sepatu merk tersebut pernah diproduksi di Indonesia. Tapi begitu di negara lain seperti Cina dan Vietnam ternyata upah buruh dan biaya     produksi lainnya lebih rendah, maka Reebok dan Nike memutuskan kontrak produksi dan memindahkan produksinya ke sana.

Akibatnya terjadi “persaingan” menekan upah buruh serendah mungkin sementara harga barang justru relatif tidak berubah karena adanya semacam monopoli kartel. Sebagai contoh harga sepatu Adidas di AS dan Indonesia tidak jauh beda. Sekitar Rp 500 ribu-Rp 3 juta. Pengangguran di AS meluas karena untuk bidang sepatu, pakaian, dsb mereka tidak mampu bersaing dalam upah buruh.

Di bidang Pertanian juga begitu jika Perdagangan Bebas benar-benar diterapkan. AS, Eropa, dan Jepang tetap mensubsidi dan  memproteksi Pertanian mereka sehingga produk-produk pertanian yang lebih murah dari negara-negara Asia seperti Cina, Thailand, Vietnam tidak tidak mendominasi di negara-negara tersebut. Jika dibuka maka para petani mereka akan menganggur dan Ketahanan Pangan juga akan runtuh. Harga barang di seluruh dunia cenderung sama. Karena jika di Indonesia misalnya harganya rendah, maka pengusaha menjualnya ke luar negeri yang harganya lebih tinggi. Oleh karena itu harga BBM, gas, dan CPO/Minyak goreng meroket mengikuti “Harga Dunia”.

Sayangnya, kenaikan harga barang tidak diiringi dengan  kenaikan/penyeragaman UMR. UMR antara negara maju dengan negara berkembang masih berbeda jauh. Sebagai contoh UMR di Jakarta hanya Rp 972 ribu sementara di New York sekitar Rp 11 juta. Oleh karena itu penyamaan harga barang kebutuhan pokok dengan di AS dengan dalih mengikuti “Harga Dunia” akan berbahaya jika tidak diikuti dengan penyamaan UMR. Pemerintah harus memastikan agar harga barang  kebutuhan pokok terjangkau oleh rakyat. Sebagai contoh, dengan harga minyak US$ 140/barrel, dengan UMR sekitar US$ 1.100/bulan  penduduk AS masih bisa membeli sebarel dan masih bisa menabung sekitar US$ 960. Tapi penduduk Indonesia dengan UMR US$ 96/bulan justru tidak mampu membelinya.

Meski tidak boleh terlalu protektif karena akan mengakibatkan harga barang terlalu mahal, tapi terlalu bebas dalam Perdagangan Internasional juga berbahaya karena bisa menyebabkan pengangguran. Karena itu pajak Impor hingga 30% masih cukup wajar untuk tiap negara demi melindungi industri mereka.

Pengenaan pajak Ekspor hingga 30% juga perlu agar harga sembako seperti minyak goreng tetap terjangkau oleh rakyat dan tidak terjadi kelangkaan pangan.

Privatisasi vs Layanan Masyarakat
Sistem Neoliberalisme berusaha menghilangkan Subsidi produk seperti subsidi BBM, Listrik, Air, dan sebagainya. Menurut mereka subsidi produk harus dihilangkan dan diganti dengan subsidi langsung ke rakyat tak mampu. Padahal dengan subsidi produk, semua harga barang jadi murah  dan terjangkau. Sebaliknya tak semua rakyat miskin bisa mendapat subsidi karena keterbatasan pemerintah.

Neoliberalis menganggap pemerintah tak mampu memberikan Layanan Masyarakat (Public Service) dan meminta itu diberikan kepada swasta. Mereka lupa prinsip ekonomi yang dianut perusahaan swasta adalah dengan biaya     sekecil-kecilnya berusaha mendapatkan untung  sebesar-besarnya. Oleh karena itu ketika sebagian Rumah Sakit Daerah dan Perguruan Tinggi Negeri diprivatisasi maka biaya Rumah Sakit dan Perguruan Tinggi Negeri melonjak pesat. Kesehatan dan Pendidikan jadi lahan Bisnis. Bukan Layanan Masyarakat! Jika pada tahun 1998 untuk masuk PTN bergengsi uang masuk dan uang semester hanya Rp 200 ribu, maka sekarang uang masuk bisa mencapai Rp 75 juta lebih dengan uang per semester Rp 7,5 juta lebih.

Tewasnya bocah usia 4 tahun, Khoirun Nisa, karena penyakit diare yang seharusnya bisa disembuhkan jika dapat perawatan kesehatan tak lepas dari Privatisasi Rumah Sakit. Akhirnya RS lebih mengutamakan prinsip ekonomi daripada sosial. Tidak mungkin kita memaksa Swasta untuk melakukan tugas sosial melayani masyarakat.

Oleh karena itu meski RS swasta diperbolahkan berdiri guna mencari uang, pemerintah tetap harus menyediakan RS Negeri agar setiap rakyat bisa mendapat layanan kesehatan baik mampu atau pun miskin. Pemerintah mendapat uang pajak lebih dari Rp 500 trilyun dari rakyat. Oleh karena itu pemerintah wajib memberi layanan kepada rakyatnya.

Penguasaan cabang produksi penting oleh swasta dan asing seperti minyak dan gas akhirnya mengakibatkan harga minyak dan gas terus naik mengikuti harga dunia atau sekarang dipakai istilah “Harga Keekonomian”. Padahal  harusnya pemerintah menyadari bahwa rakyat Indonesia yang pendapatannya sangat rendah tidak bisa dipaksa untuk membeli barang sama mahalnya dengan di AS.

Kelangkaan BBM dan gas sering terjadi karena 90% minyak dan gas Indonesia dikuasai swasta asing, khususnya perusahaan-perusahaan AS. Akibatnya listrik sering padam karena ketiadaan minyak dan gas sebagai bahan bakarnya. Industri pun akhirnya tersendat-sendat dan banyak perusahaan bangkrut karena tidak dapat berproduksi sesuai kontrak.

Sesungguhnya para Founding Fathers Indonesia sudah menyadari itu dengan membuat UUD 45 yang begitu bagus sehingga pemerintah bisa menguasai dan mengontrol cabang-cabang produksi yang penting:
“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” (UUD 45 Pasal 33 ayat 2)

Seharusnya pemerintah menjalankan UUD 45 di atas sehingga krisis energi  tidak selalu terulang lagi.

Pasar dan Spekulasi
Tahun 2007 di BEI dari Rp 1.982 Trilyun transaksi saham, hanya Rp 18,87 trilyun untuk Modal  Emiten Baru dan Rp 25,5 trilyun untuk tambahan modal     Emiten lama (idx.co.id). Hanya 2,24% uang ke Sektor
Riel sementara 97,76% uang tersedot ke Spekulan Saham. Banyaknya uang  yang tersedot sebagai alat spekulasi saham justru menyulitkan berkembangnya industri di Indonesia.

Masuknya “Investor” Asing yang menguasai lebih separuh perputaran uang juga mengakibatkan Bursa dan Sistem Keuangan Indonesia megap-megap begitu mereka menarik modalnya. Pasar terlalu likuid! Untuk mencegah over-likuiditas, sebagaimana saran satu ekonom pemerintah bisa mengenakan PPN transaksi saham 2-10% sehingga pemerintah dapat pajak dari Bursa.

Sistem Keuangan dan Spekulasi Valas
Spekulasi Valas pada tahun 1998 menghancurkan nilai rupiah hanya dalam beberapa bulan saja. Nilai rupiah turun dari Rp. 2.400/1 US$ menjadi Rp 16.700/1 US$. Meski kemudian pemerintahan Habibie bisa menstabilkannya, tetap saja nilainya turun jadi sekitar Rp 7.000/US$.

Pada tahun 2008 rupiah turun dari Rp 9.300 hingga Rp 12.500 dan hingga saat ini terus berlangsung. Cadangan devisa BI yang hanya US$ 57 milyar tak akan sanggup bertahan jika spekulan valas kakap macam George Soros dengan Quantum Fund-nya turut bermain.

Turunnya nilai rupiah mengakibatkan daya beli bangsa Indonesia menurun.  Ekspor pun bisa tersendat jika ternyata bahan bakunya sebagian besar justru diimpor.

Untuk mengurangi dampak spekulasi dolar, negara-negara Eropa bersatu menggunakan mata uang Euro sehingga jual-beli antar negara Eropa tidak perlu menggunakan dollar AS lagi. Kerugian nilai tukar bisa ditekan.

Sebagian besar perdagangan Indonesia, khususnya impor sebenarnya terjadi bukan dengan AS. Tapi dengan Cina, Jepang, Singapura, dan negara-negara lainnya. Oleh karena itu pemerintah bisa melakukan negosiasi agar perdagangan tidak perlu memakai Dollar Amerika. Jika  tidak bisa menggunakan mata uang bersatu seperti Euro di Asia, bisa digunakan mata uang masing-masing negara. Misalnya jika Cina impor barang dari Indonesia, mereka     membayar dengan rupiah, sebaliknya jika Indonesia impor barang dengan Cina, pembayaran dengan Yuan.

Seandainya sulit, maka emas bisa dijadikan patokan pembayaran

Tahun 2003 impor Indonesia sekitar US$ 32 Milyar (MS Encarta Encyclopaedia). Tahun 2008 diperkirakan sekitar US$ 50 Milyar. Transaksi Valas sekitar US$ 2 milyar per hari (Media Indonesia 21 Juni 2005) atau sekitar US$ 700 milyar/tahun. Dengan data seperti itu, maka spekulasi Valas mencapai 90% lebih. Untuk mengurangi spekulasi Valas, pemerintah bisa mematok rupiah terhadap dollar atau emas dan mengenakan pajak PPN  Valas sebesar 2% sehingga pemerintah bisa mendapatkan US$ 14 milyar dari PPN Valas. Dengan pematokan Rupiah seperti 20 tahun awal pemerintahan Soeharto, pemerintah bisa menghemat sekitar Rp 60 Trilyun/tahun yang biasa digunakan untuk “menstabilkan” rupiah dalam bentuk bunga SBI dan ORI.

Alan Greenspan ketika “diinterogasi” oleh Kongres AS akibat Krisis Keuangan yang ditimbulkan oleh kacaunya lembaga Perbankan AS mengaku bahwa selama ini dia menganggap para Bankir akan bertanggung-jawab  dengan uang yang dikelolanya sehingga dilakukan berbagai deregulasi.  Alan menganggap para Bankir seperti “Malaikat” yang tidak perlu dikontrol penuh sehingga akhirnya justru menimbulkan kerugian sementara mereka menikmati gaji dan bonus yang luar biasa besar (mencapai puluhan juta dollar/tahun).

Para pemimpin dunia, seperti Obama, menganggap bahwa pemerintah perlu mengontrol Pasar hingga tidak terjadi Krisis Keuangan.

Pasar Komoditas dan Spekulasi Komoditas
Meroketnya harga minyak dari US$ 24/barrel hingga US$ 47/barrel hanya dalam waktu 6 tahun tak lepas dari ulah Spekulan di Pasar Komoditas seperti NYMEX.    Para spekulan berdasi yang tidak punya gudang atau  tanker turut bermain jual-beli kontrak Komoditas Berjangka hingga 72 bulan  (6 tahun). Setiap perpindahan nilai kontrak ke spekulan lain cenderung menghasilkan kenaikan nilai kontrak. Jika akhirnya seluruh komoditas jatuh ke Bursa Komoditas ini akan berbahaya karena Komoditas turut dijadikan alat spekulasi.

Sebaiknya pemerintah melarang Pasar Komoditas. Gunakan Pasar Tradisional yang efisien di mana jalurnya jelas dari Produsen,  Distributor, Retailer, dan Konsumen dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jika pun Pasar Komoditas harus ada, diatur agar dalam waktu tidak lebih dari 3 bulan barang tersebut harus sampai ke konsumen/retailer. Bukan berputar-putar sebagai barang spekulasi selama bertahun-tahun. Impor minyak sebaiknya G to G.

Kesimpulan
Perusahaan-perusahaan yang memperoleh dana publik seperti Bank, Asuransi, Sekuritas, dan Emiten harus diawasi pemerintah agar tidak merugikan masyarakat. Jangan sampai ratusan trilyun uang  masyarakat beralih tangan     jadi deviden pemegang saham utama, gaji dan bonus luar biasa besar untuk para eksekutifnya, atau kredit macet orang yang terafiliasi dengan perusahaan tersebut, kemudian jika terjadi masalah pemerintah harus mengeluarkan ratusan trilyun rupiah untuk menalanginya. Perlu aturan/regulasi untuk mencegah hal ini.

Pemerintah harus bisa membedakan investasi dengan spekulasi saham. Pengenaan pajak sebesar 2-10% untuk transaksi saham perlu agar orang melakukan transaksi betul-betul untuk investasi. Bukan spekulasi.

Pemerintah harus mengurangi spekulasi valas. Orang membeli valas harus karena kebutuhan. Bukan untuk spekulasi. Pengenaan PPN valas 2% bisa dilakukan untuk memastikan itu. Pemerintah harus memastikan agar Pasar  Saham, Pasar Uang, dan Pasar Komoditas tidak menjadi Pasar Judi yang bisa menimbulkan Krisis Keuangan.

Berbagai subsidi pemerintah kepada pelaku pasar baik sebesar Rp 600 trilyun untuk KLBI/BLBI atau pun Rp 60 trilyun/tahun untuk pemegang uang dalam bentuk bunga SBI/ORI harus dihentikan. Hendaknya uang tersebut digunakan untuk kredit bagi UKM agar sektor riel bisa bergerak. Jaminan bagi nasabah Bank harus dibatasi maksimal sebesar Rp 200 juta untuk perorangan dan Rp 1 milyar untuk perusahaan. Ini agar nasabah juga berhati-hati dalam memilih Bank tempat mereka menabung.

Pemerintah harus memberdayakan BUMN untuk cabang produksi penting dan kebutuhan rakyat. Agar BUMN memiliki kinerja yang baik, pemerintah bisa membentuk 3 BUMN sehingga ada kompetisi dan perbandingan. Pemerintah juga harus memberdayakan UKM dengan pinjaman modal dan kerjasama dengan BUMN yang ada. SDA harus dikelola negara hingga sebagian besar keuntungan masuk kas negara.

http://www.psp.ugm.ac.id/component/content/article/109.html?joscclean=1&comment_id=158

Meski tahu Kaskus adalah satu situs forum diskusi yang sering menempati peringkat pertama di Indonesia, namun saya boleh dikata jarang menulis atau berdiskusi di situ. Lebih senang via milis biasa di yahoogroups. Jadi boleh dikata di Kaskus status hingga Desember 2009 ini masih Newbie.

Tapi kaget juga ketika mengirim posting soal “SBY: Pemindahan Pusat Pemerintahan (Ibukota) di bagian Berita dan Politik tanggal 3 Desember kemarin, ternyata tanggal 7 Desember sudah ada 67 ribu lebih yang melihat dan 3400 lebih tanggapan. Alhamdulillah. Lumayan untuk seorang pemula…

http://www.kaskus.us/showthread.php?t=2865449

Jumlah page view mau pun tanggapannya mengalahkan posting sticky (yang ditempel di atas) “KPK vs Polri” yang sudah muncul hampir 1 bulan sebelumnya (8 November) dengan page view 25.307 dengan 917 tanggapan.

Statistik pengunjung website www.infoindonesia.wordpress.com pun yang jadi referensi lengkapnya karena di forum itu panjang artikel terbatas jadi melejit dari sekitar 600 page view per hari hingga jadi 2.100 lebih.

Ternyata banyak juga orang yang suka diskusi di forum online ya…

Saat ini banyak orang berbeda pendapat tentang UAN (Ujian Akhir Nasional). Ada yang setuju UAN harus dilakukan dan menentukan kelulusan. Ada juga yang bilang tidak perlu sama sekali. Ada juga yang berdiri di tengah dengan mengatakan UAN perlu untuk standarisasi kualitas pendidikan, tapi jangan dipakai sebagai alat untuk menentukan kelulusan. Apalagi pemerintah saat ini belum mampu menstandarisasi kualitas pendidikan mulai dari bangunan fisik sekolah, buku teks, hingga pendidikan guru (ada yang setara SMA sementara di sekolah lain ada yang S1).

Saya cenderung pada pendapat terakhir. UAN perlu, tapi tidak menentukan kelulusan. Ini agar kita tahu sekolah mana yang masih tertinggal dan mana yang sudah maju. Kita juga bisa mengetahui apakah satu daerah masih tertinggal atau tidak kualitas pendidikannya.

Meski demikian, pemerintah juga harus menyamakan standar pendidikan. Mulai dari mengumumkan silabus dan kurikulum yang standar secara nasional sehingga setiap guru tahu kira-kira soal apa yang keluar. Pemerintah juga harus mengeluarkan buku teks yang standar sehingga bisa jadi acuan nasional. Buku teks ini harus terjangkau oleh seluruh siswa Indonesia (tidak mahal).

Sudahkah pemerintah berusaha menstandarisasi fasilitas sekolah, kualitas guru, kurikulum, buku teks, dan sebagainya?

Jika itu belum standar, tidak adil jika kita memaksakan UN sebagai tolok ukur kelulusan. Kalau sebatas untuk evaluasi sekolah/daerah mana yang kualitas pendidikannya kurang, saya masih setuju.

Sebagai contoh, ada sekolah yang fasilitasnya gedung berAC. Siswanya pakai laptop. Perpustakaan komplit bahkan dilengkapi dengan laboratorium komputer yang terkoneksi dengan internet. Gurunya pendidikannya S1.

Di sisi lain banyak yang gedung sekolahnya saja rubuh sehingga murid2 tidak bisa belajar. Bahkan sampai ada siswa yang tewas. Coba lihat beritanya:
http://www.rakyatmerdeka.co.id/nusantara/print.php?id=9747

http://nasional.vivanews.com/news/read/105655-sekolah_rubuh__enam_siswi_sd_luka

http://www.radarkotabumi.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=3&artid=9340

Informasi tentang Kurikulum dan Silabus Pendidikan (SD-SMU) pun sulit didapat.  Seolah-olah informasi yang harusnya bisa didapat umum dengan mudah di internet itu merupakan rahasia yang tertutup. Saya pernah mencoba mencari Kurikulum dan Silabus SD, namun tidak menemukannya di situs Diknas. Bahkan di situs lain pun (bukan situs diknas) hanya dapat sebagian kecil saja. Padahal sudah pakai Google mencarinya.

Sementara para guru sulit untuk melanjutkan kuliah S1 karena biayanya paling tidak rp 20 juta sementara di daerah mereka ada yang cuma dibayar dengan setandan pisang.

Jadi coba standarisasi dulu mutu sekolah, guru, bukunya. Baru kita bicara soal UN sebagai tolok ukur kelulusan.

Dulu di zaman saya, pemerintah mengeluarkan buku teks untuk berbagai mata pelajaran seperti Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan sebagainya melalui penerbit “Balai Pustaka”. Buku tersebut dibagikan secara gratis kepada para siswa melalui perpustakaan sekolah.

Karena semua siswa di seluruh Indonesia memakai Buku Teks yang sama/standar, maka mereka tidak mengalami masalah jika diadakan Ujian Nasional.

Tapi hasil dari UAN (dulu namanya EBTANAS: Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional) tidak mutlak menentukan lulus tidaknya seseorang. Namun ada 3 mata pelajaran yang wajib di atas 5,00 nilainya, yaitu (kalau tidak salah) PMP, Bahasa Indonesia, dan Agama. Ada pun mata pelajaran lainnya biar pun nilainya 3, tetap saja lulus.

Dan biasanya kalau untuk masuk ke perguruan tinggi atau sekolah yang lebih tinggi, yang dilihat adalah nilai rata-rata EBTANAS, misalnya nilai rata-rata di atas 6.

Saat ini saya lihat kebijakan Diknas agak membingungkan. Di satu sisi sekolah didorong untuk mengembangkan sendiri materi pelajarannya. Di sisi lain, UAN yang menentukan kelulusan justru ditetapkan terpusat oleh pemerintah. Jadi tidak nyambung….:)

Akibatnya ada beberapa sekolah yang seluruh siswanya dari rangking terbawah hingga teratas tidak lulus gara-gara tidak lulus UAN. Ini kan merupakan bukti ada yang keliru dari sistem UAN yang dipaksakan sekarang ini.

Banyak ketidak-puasan yang terjadi bukan hanya dari para siswa, namun juga masyarakat terhadap Diknas dan Mendiknas sebelumnya. Semoga Mendiknas yang sekarang bisa bersikap lebih bijak.

Alhamdulillah dengan internet, kita bisa mempublikasikan tulisan kita tanpa batas. Semua pembaca dari berbagai negara bisa melihat tulisan kita. Bahkan tak jarang tanpa kita sadari, ada orang lain yang memforward tulisan kita ke milis atau grup lain sehingga tulisan kita tersebar lebih luas lagi.

Sebagai contoh, tulisan “Video Gaza the New Holocaust” saya sebarkan hanya ke soc.culture.usa, british, canada, china, japan, indian, british, french, arabic, iraq, dan kuwait. Ternyata ada yang menyebarkannya hingga masuk ke soc.culture.jewish!

Dari statistik WordPress, saya lihat ada 5 kunjungan dari soc.culture.jewish ke situs www.media-islam.or.id

Setelah saya klik, ternyata benar. Linknya ada di bawah:

http://groups.google.com/group/soc.culture.jewish/browse_thread/thread/8fb84418b9765a2c/a51205454d482b70?hl=en

Fish Supper

Newsgroups: soc.culture.jewish, soc.culture.israel, talk.politics.mideast

From: “Fish Supper” <l…@sea.com>

Date: Sat, 21 Nov 2009 00:20:40 -0000

Subject: Re: The Jewish-people deniers [excerpts]

“dsharavi” <dshara…@hotmail.com> wrote in message

news:f52634c6-d278-4675-8ebc-9711c003eb0a@r24g2000prf.googlegroups.com…

REVIEW ESSAY  – The Jewish-people deniers

***

Are these people Jewish?

http://media-islam.or.id/2009/11/16/video-gaza-the-new-holocaust/

Tapi saya kagum juga melihat kegigihan orang-orang Yahudi dalam mengcounter tulisan-tulisan yang menyerang mereka. Meski jumlah mereka hanya 40 juta orang dan Muslim ada 1,2 milyar, namun mereka tidak “keteteran” dalam menanggapi debat di internet.

Itu mungkin karena di antara mereka ada yang fokus “Jihad fi Sabilillah” dalam membela bangsa dan agama mereka. Mungkin ada yang membayar sekelompok tim kecil sehingga kerjanya hanya memantau posting di internet yang berhubungan dengan “Yahudi/Israel” (mungkin dengan software khusus) kemudian menanggapinya.

Tapi setelah melihat-lihat, ternyata dari Eramuslim disebut jika Departemen Pertahanan (Dephan) Israel memang khusus merekrut “Tentara Dunia Maya” yang terdiri dari para Blogger/Netter yang biasa berdiskusi di jejaring sosial seperti Web 2.0, Youtube, Facebook, Twitter, dan juga googleroups untuk mempropagandakan zionisme dan mengcounter tulisan anti Israel/Yahudi.

Sementara ummat Islam, termasuk saya, cuma melakukannya secara amatiran di sela-sela waktu luang. Lihat satu posting saya yang ditanggapi oleh 2 orang dari mereka:

http://groups.google.co.id/group/soc.culture.usa/browse_thread/thread/7b18fbd92af79596/81bc551c1a419a1c?lnk=gst&q=video+gaza+the+new+holocaust#81bc551c1a419a1c

A Nizami

Newsgroup: soc.culture.usa, soc.culture.british, soc.culture.canada

Dari: A Nizami <nizam…@gmail.com>

Tanggal: Tue, 17 Nov 2009 22:02:49 -0800 (PST)

Perihal: VIDEO GAZA: THE NEW HOLOCAUST

VIDEO GAZA: THE NEW HOLOCAUST

This is the video of Gaza. You could see how Israelis treat Gaza

people like animal. They live in constant fear. Not only houses

destroyed by Israel for Israelis settlement, but also people and

children killed by Israel soldiers.

Just look at the video below

http://media-islam.or.id/2009/11/16/video-gaza-the-new-holocaust

Al Nakba

Newsgroup: soc.culture.usa, soc.culture.british, soc.culture.canada

Dari: Al Nakba <williamhubb…@bluebottle.com>

Tanggal: Wed, 18 Nov 2009 01:08:13 -0800 (PST)

Perihal: Re: VIDEO GAZA: THE NEW HOLOCAUST

On Nov 17, 10:02 pm, A Nizami <nizam…@gmail.com> wrote:

> VIDEO GAZA: THE NEW HOLOCAUST

> This is the video of Gaza. You could see how Israelis treat Gaza

> people like animal. They live in constant fear. Not only houses

> destroyed by Israel for Israelis settlement, but also people and

> children killed by Israel soldiers.

> Just look at the video belowhttp://media-islam.or.id/2009/11/16/video-gaza-the-new-holocaust

Another Pallywood Production..

cornholio

Newsgroup: soc.culture.usa, soc.culture.british, soc.culture.canada

Dari: cornholio <andxor…@gmail.com>

Tanggal: Wed, 18 Nov 2009 23:45:50 -0800 (PST)

Perihal: Re: VIDEO GAZA: THE NEW HOLOCAUST

On Nov 17, 10:02 pm, A Nizami <nizam…@gmail.com> wrote:

> VIDEO GAZA: THE NEW HOLOCAUST

> This is the video of Gaza. You could see how Israelis treat Gaza

> people like animal. They live in constant fear. Not only houses

> destroyed by Israel for Israelis settlement, but also people and

> children killed by Israel soldiers.

> Just look at the video belowhttp://media-islam.or.id/2009/11/16/video-gaza-the-new-holocaust

Stop firing rockets and mortar rounds into Israel islamoretard.

Stop sponsoring islamopig terrorism against Jews.

Pokoknya setiap saya menulis satu tulisan tentang Islam atau penderitaan rakyat Palestina, pasti ada minimal 1 orang (atau pro) Yahudi yang menanggapi. Umumnya lebih banyak.

Bahkan saya lihat paling tidak ada 6 kunjungan dari Israel di mana (mungkin) salah seorang di antaranya berkomentar membela Israel.

http://media-islam.or.id/2009/11/16/video-gaza-the-new-holocaust/

Susan

November 24th, 2009 at 10:38 am · Edit

A shame that so many people buy into all this propaganda.

That whoever put u this video is lying is evident in their claim that “houses destroyed by Israel for Israelis settlement”. Israel GAVE Gaza to the Arabs, and in exchange for nothing.

If the Arabs would stop shooting at Israelis, the Israelis would not shoot back.

& if the Arabs didn’t use their own children as sandbags – as they have bragged that they do! – this sort of thing would be unheard of.

nizami

November 24th, 2009 at 6:03 pm · Edit

@Susan: Yeaah. To all Jews and Jews defender all video/news that reveal the truth is nothing but lie…

Maybe you would think that the news from Western Media is lie too. For you Israel killing Palestinian is lie. But Palestinian killing Israelis is the truth. Shame on you…

http://edition.cnn.com/2009/WORLD/meast/07/02/israel.gaza.deaths.amnesty/index.html

Amnesty: Israel killed hundreds of Gaza civilians

(CNN) — Israeli troops killed hundreds of unarmed civilian adults and children, broke laws and committed war crimes during their winter offensive in Gaza, Amnesty International said in a scathing report released Thursday.

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/israel/5016115/Israeli-soldiers-admit-shooting-dead-civilians-during-Gaza-war.html

Israeli soldiers admit shooting dead civilians during Gaza war

Israeli soldiers have admitted shooting dead unarmed Palestinian civilians during the Gaza war

Jadi ummat Islam juga tidak boleh kalah semangatnya dalam berjihad. Jika tidak, jumlah yang banyak itu tidak berarti apa-apa.

]]> http://agusnizami.wordpress.com/2009/11/25/perang-internet-ketangguhan-%e2%80%9cmujahid%e2%80%9d-yahudi%e2%80%a6/feed/ 0 nizaminz visitormediaislam socculjew scjthread http://agusnizami.wordpress.com/2009/11/25/rp-67-trilyun-untuk-bank-centuru-dampak-sistemik-atau-kebohongan-sistemik/ http://agusnizami.wordpress.com/2009/11/25/rp-67-trilyun-untuk-bank-centuru-dampak-sistemik-atau-kebohongan-sistemik/#comments Wed, 25 Nov 2009 01:36:34 +0000 nizaminz http://agusnizami.wordpress.com/?p=453 ]]>

Saya sendiri bingung. Ini “Dampak Sistemik” atau “Kebohongan Sistemik”?

Menurut saya, jika Banknya bermasalah, apalagi kecil seperti Bank Century, ditutup juga tidak masalah. Daripada terus beroperasi mengumpulkan puluhan-ratusan trilyun uang nasabah kemudian tidak mampu mengembalikannya sehingga rakyat yang harus menggantinya.

AS menutup 106 Bank selama Periode Januari – 23 Oktober 2009 dan tidak ada “Dampak Sistemik”…:)

http://www.fdic.gov/bank/individual/failed/banklist.html

Ini lebih baik ketimbang Bank2 tsb menyedot terus uang nasabah hingga kerugian bertambah besar.

Indonesia juga pernah menutup 16 Bank bermasalah dan tidak ada “Dampak Sistemik” yang dikhawatirkan Sri Mulyani. Apalagi Bank Century itu adalah Bank kecil yang jauh di bawah BCA atau pun CIMB Niaga.

Rp 6,7 trilyun uang sudah dikucurkan ke Bank Century, namun banyak nasabah Bank Century belum menerima uang. Kemana larinya uang itu? Harusnya pemerintah yang memegang uang itu. Nanti BPK atau Tim yang ditunjuk untuk memverifikasi rekening Bank kemudian memberikan uangnya langsung ke nasabah Bank Century.

BPK juga menemukan kecurangan di mana ada satu deposit dipecah jadi 247 nasabah yang memakai data pencari kerja di Bank Century @ Rp 2 milyar sehingga memenuhi batas maksimal uang yang diganti.

Jadi sudah ada indikasi kriminal/penipuan di situ…

Kalau Ekonom biasa seperti JK: Itu Perampokan
Kalau Ekonom Neolib: Itu Penyelamatan…

Memang perspektif perampok dengan orang biasa itu berbeda…:)

Angka kaum Neolib itu juga belum tentu benar. Jadi secara kualitatif mereka
keliru. Secara kuantitatif juga sengaja keliru.

Pemerintah mengucurkan Rp 6,7 trilyun. Sementara simpanan nasabah di sana rp 5,6
trilyun. Seandainya dibayar semua, masih selisih rp 1,1 trilyun. Ke mana
larinya?

Tapi ternyata rp 1,4 trilyun uang nasabah kecil belum digantii. Jadi selisih
lebih besar lagi, yaitu rp 2,5 trilyun. Ke mana itu. Apa kaum neolib bisa
menjelaskan ke mana larinya?… See More

http://www.tempointeraktif.com/hg/perbankan_keuangan/2009/09/11/brk,20090911-197\
426,id.html
Sedangkan pada fase setelah penyelamatan (20 November-31 Desember), jumlah
penarikan dana Rp 4,5 triliun.

Dari jumlah Rp 4,5 triliun itu, terdapat penarikan dana oleh nasabah besar
sebanyak Rp 1 triliun. Mereka antara lain Boedi Sampoerna Rp 500 miliar, serta
dua perusahaan negara: PT Jamsostek dan PT Timah Tbk.

Sisanya sebesar Rp 3,5 triliun merupakan penarikan oleh nasabah individu yang
memiliki simpanan Rp 2 miliar. “Mereka adalah nasabah yang masuk program
penjaminan pemerintah,” kata sumber itu. Jumlah itu merupakan bagian dari total
simpanan nasabah Century yang dijamin pemerintah sebesar Rp 5,6 triliun. Jumlah
inilah yang harus dibayar pemerintah jika Century ditutup.

Ditemui terpisah, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
Yunus Husein membantah ketika disebut telah menelusuri aliran dana Century
sebelum dan sesudah bank itu memperoleh kucuran dana penyelamatan Rp 6,7
triliun.

==
http://www.antara.co.id/berita/1258092296/nasabah-bank-century-mengadu-ke-kpk
Dia menegaskan, dana para nasabah kecil Bank Century sebesar Rp1,4 triliun belum
kembali, meski pemerintah telah mengucurkan dana talangan.

http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2009/08/31/brk,20090831-195376,id.html

Kalla Tuding Pemerintah Lindungi ‘Perampokan’ Bank Century

Senin, 31 Agustus 2009 | 16:34 WIB

bank centuryTEMPO Interaktif, Jakarta – Wakil Presiden, Jusuf Kalla, mengatakan
persoalan Bank Century merupakan kasus kriminal. Pemilik bank dianggap merampok
bank itu sendiri dan melarikan dana masyarakat ke luar negeri.

“Di samping obligasi-obligasi yang bodong (tak ada nilai) karena tidak diawasi
dengan baik dan benar oleh Bank Indonesia,” kata Jusuf Kalla di kantor Wakil
Presiden, Senin (31/8).

Kalla mengatakan dirinya tidak mengetahui proses bail out dan tidak pernah
dilapori sebelumnya oleh pejabat berwenang. Dia menyayangkan penjelasan Menteri
Keuangan (kepada sejumlah wartawan melalui pesan singkat elektronik), Kalla
telah diberi tahu. “Seakan-akan Saya diberi tahu per tanggal 22 November 2008,”
ujarnya.

Menurut Kalla, Sri Mulyani mengatakan Komite Kebijakan Sektor Keuangan
memutuskan bail out Bank Century pada 21 November. Lalu, Menteri Keuangan
melapor ke Kalla pada 22 November. Sehari setelah laporan atau 23 November, dana
talangan ke Century dicairkan. “Padahal sebetulnya tidak,” katanya.

Kalla menyatakan baru mendapat laporan pada 25 November. Laporan tidak mungkin
dilakukan pada 22 November karena saat itu hari Sabtu. Menteri Keuangan, Sri
Mulyani, dan Gubernur (Bank Indonesia), Boediono, melaporkan situasi Bank
Century. “Saya langsung mengatakan masalah Century bukan masalah karena krisis
tapi itu perampokan, kriminal karena pengendali bank ini merampok dana bank
century dengan segala cara termasuk obligasi bodong yang dibawa ke luar negeri,”
ujarnya.

Dia pun menyarankan Robert Tantular (pemilik Bank Century) ditangkap. Sehingga,
persoalan itu bisa diselesaikan melalui jalur hukum. Kalla meminta Boediono
melaporkan kasus itu ke polisi.

“Saya bilang, Pak, penyelesaiannya yang harus ini orang (Robert Tantular)
ditangkap dulu karena kriminal dan perampokan. Tapi jawaban BI (Bank Indonesia),
ini tidak ada dasar hukumnya,” tuturnya.

Ketua Umum Partai Golkar itu mengaku terpaksa langsung menginstruksikan kepala
kepolisian Republik Indonesia untuk menangkap Robert Tantular dan sejumlah
direksi yang bertanggung jawab dalam waktu dua jam. Dia khawatir Robert Tantular
dan direksi-direksi Bank Century melarikan diri bila tak ditangkap dalam waktu
dua jam.

“Harus (ditangkap dalam dua jam) dan syukur polri pas dua jam ambil itu. Karena
jam tujuh malam dia laporkan itu, jam empat (sore) Saya perintah. Jam tujuh
(malam) Pak Kapolri bilang, sudah Pak, tangkap lima orang,” katanya.

Dia menegaskan klarifikasi itu untuk mengkoreksi pernyataan Sri Mulyani soal
kronologi bail out. Menurut dia, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berhak untuk
mengucurkan dana talangan untuk bank yang dinilai tidak sehat. “Itu hak LPS,
terserah. Tapi Saya tidak tahu sebelumnya,” ujarnya.

Saat Sri Mulyani dan Boediono melapor, Kalla menyayangkan sikap pemerintah
memberi toleransi untuk Bank Century. “Itu kriminal, perampokan, kenapa kita
tolerir? Itulah kelemahan pengawasan Bank Indonesia di situ. Jadi benar Menteri
Keuangan bahwa ini kelemahan Bank Indonesia sebenarnya yang terpaksa jadi
tanggung jawab semuanya,” ujarnya.

Dia mengatakan sudah berupaya menghubungi Sri Mulyani untuk mengklarifikasi
kronologi. Namun, hingga Kalla mengadakan jumpa pers tak ada jawaban dari Sri.
“Saya SMS. Tanya soal tanggal. Belum ada jawabannya,” katanya.

KURNIASIH BUDI

http://www.detikfinance.com/read/2009/11/23/190350/1247330/5/bpk-ragukan-penilaian-dampak-sistemik-century
Senin, 23/11/2009 19:03 WIB
Hasil Audit Investigasi BPK (1)
BPK Ragukan Penilaian Dampak Sistemik Century
Herdaru Purnomo – detikFinance

Jakarta – Alasan penyelamatan Bank Century (BC) sampai menelan Rp 6,7triliun adalah karena bank tersebut dikhawatirkan berdampak sistemik, namun alasan ini diragukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena tidak memiliki kriteria yang jelas dan terukut.

Dalam laporan hasil audit investigasi soal bailout Bank Century, BPK meragukan penilaian Bank Indonesia (BI) dan Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) tentang dampak sistemik BC.

Laporan Hasil Pemeriksaaan Investigasi Atas Kasus BC yang dikeluarkan BPK menyatakan 3 hasil analisis proses assessment terhadap dampak sistemik oleh BI menunjukkan:

1. Terdapat inkonsistensi dalam penerapan Mou Uni Eropa yaitu dengan penambahan satu aspek berupa aspek psikologi pasar dalam pembuatan analisis dampak sistemik BC yang dilakukan oleh BI. Selain itu, BI juga tidak menggunakan indikator kuantitatif dalam melakukan penilaian terhadap dampak selain dampak pada institusi keuangan. Assessment pada masing-masing aspek lebih banyak didasarkan pada judgement dan mengandung sejumlah kelemahan dalam penentuan indikatornya.
2. Proses pembuatan analisis dampak sistemik BC terkesan tergesa-gesa karena hanya dibuat dalam waktu dua hari dengan menggunakan suatu metode yang baru pertama kali digunakan dan belum pernah diujicobakan sebelumnya.
3. Data yang digunakan adalah data yang tidak mutakhir karena menggunakan data per 31 Oktober 2008 bukan data yang paling dekat dengan tanggal penetapan BC sebagai bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik (pada 20 November 2008). Sementara posisi CAR yang digunakan untuk menetapkan BC sebagai bank gagal berdampak sistemik adalah posisi tanggal 31 Oktober 2008.

“KSSK juga tidak mempunyai suatu kriteria yang terukur untuk menetapkan dampak sistemik BC, tetapi penetapannya lebih didasarkan kepada judgement,” ujar laporan tersebut seperti dikutip detikFinance , Senin (23/11/2009).

BPK juga menilai, dari aspek institusi keuangan, terlihat bahwa size BC tidak signifikan dibandingkan dengan industri perbankan secara nasional.

Namun KSSK lebih memperhatikan aspek psikologis pasar yang diperkirakan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan secara keseluruhan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan keuangan.

Maka KSSK menetapkan BC sebagai bank gagal yang berdampak sistemik.

“Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa KSSK menetapkan BC sebagai bank gagal berdampak sistemik serta menetapkan penanganannya kepada LPS mengacu pada Perpu No.4 Tahun 2008. Tetapi proses pengambilan keputusan tersebut tidak dilakukan berdasarkan data kondisi bank yang lengkap dan mutakhir, serta tidak berdasarkan data pada kriteria yang terukur,” tutur laporan tersebut. (dnl/qom)

http://economy.okezone.com/read/2009/11/24/320/278763/320/menkeu-tegaskan-century-berdampak-sistemik
Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa keputusan untuk menetapkan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik memiliki dasar yang kuat.

Berikut Website Internet yang bermanfaat.

Situs untuk merubah dokumen seperti Word jadi PDF secara gratis online:

PDF Converter – Convert to PDF Online Free
PDF Converter is a online web-based document to PDF converter software. Convert and create PDF from various types of files like Word DOC, Excel XLS, …
http://www.freepdfconvert.com

Kalau saya lihat, gaji Abubakar yang selevel dengan presiden = 6000 dirham/tahun. 1 dirham=rp 30.000
http://wakalanusantara.com

Jadi setahun gajinya Rp 180 juta atau Rp 15 juta/bulan. Itu sudah termasuk untuk kebutuhan hidup.

Ada pun menteri kita gaji rp 18 juta/bulan. Belum termasuk dana taktis rp 150 juta/bulan. Segala transport bensin/voor rijder, rumah dijamin. Jadi sudah lebih dari cukup.

Maaf, wilayah Islam zaman Abubakar itu sudah lebih luas daripada Indonesia. Zaman Nabi saja Tabuk sudah masuk (ingat perang Tabuk?). Zaman Abu Bakar sudah mencakup Yaman. Kalau kecil, tak mungkin Nabi bisa ditakuti kerajaan Romawi dan Persia yang masing2 luasnya lebih luas daripada Indonesia sekarang.

http://media-islam.or.id/2008/03/31/nabi-muhammad-manusia-paling-sempurna-di-dunia/

Gaji menteri yang 18x lipat UMR itu menurut saya sudah cukup tinggi. Kalau tidak mau, banyak orang yang mau menggantikannya…:)

Semakin besar gaji pejabat, semakin sedikit uang yang tersisa untuk mensejahterakan rakyat.

Sebetulnya agar semua rakyat senang, gaji para pejabat tidak perlu naik. Cukup pemerintah berusaha agar harga-harga barang tidak naik, sehingga rakyat tidak menderita.

Kalau pemerintah sengaja menaikkan tarif tol, listrik. lpg, bbm, dan sebagainya, maka harga2 barang jadi naik. Pemerintah mungkin gampang menaikan gaji para pejabat dan PNS yang jumlahnya kurang dari 5% daripada rakyat Indonesia. Tapi bagaimana nasib 80% bangsa Indonesia yang bukan PNS?

Tidakkah pemerintah kasihan/merasakan penderitaan mereka menghadapi kenaikan harga barang, sementara gaji mereka tidak naik. Bahkan mungkin ada yang diPHK karena perusahaannya bangkrut akibat biaya operasional yang makin meningkat karena kenaikan harga barang.

Harusnya bukan gaji menteri yang rp 18 juta dinaikkan. Tapi harga barang yang diturunkan/distabilkan agar para menteri dapurnya bisa tetap “ngebul”… Jadi rakyat juga merasakan nikmatnya. Contohlah Arab Saudi yang nilai uangnya tetap stabi…l. Dengan 1 real kita tetap bisa beli 1 kaleng minuman dari tahun 1983 hingga sekarang.

Saya lihat gaji Pejabat BI terlalu besar. Harusnya gaji mereka dikurangi karena sudah tidak rasional. Masak lebih besar daripada presiden yang jadi atasan mereka?

http://sahabatnabi.0catch.com/pribadi.htm

Perbandingan Gaji Presiden, Gubernur BI dan Menteri

Berikut daftar gaji yang dikeluarkan Kepala Bagian Anggaran Departemen Keuangan pada 28 Januari 2005:

Presiden

Gaji pokok: Rp 30.240.000
Tunjangan jabatan: Rp 32.500.000
Total: Rp 62.740.000

Wakil Presiden

Gaji Pokok: Rp 20.160.000
Tunjangan jabatan: Rp 22.000.000
Total: Rp 42.160.000

Menteri Negara, Jaksa Agung, Panglima TNI dan pejabat lain yang setingkat atau disetarakan dengan Menteri Keuangan

Gaji pokok: Rp 5.040.000
Tunjangan jabatan: Rp 13.608.000
Total: Rp 18.648.000

Ketua DPR

Gaji pokok: Rp 5.040.000
Tunjangan jabatan: Rp 18.900.000
Uang paket: Rp 2.000.000
Komunikasi Intensif: Rp 4.968.000
Total: Rp 30.908.000

Ketua Mahkamah Agung (MA)

Gaji pokok: Rp 5.040.000
Tunjangan jabatan: Rp 18.900.000
Uang paket: Rp 450.000
Total: Rp 24.390.000

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Gaji pokok: Rp 5.040.000
Tunjangan jabatan: Rp 18.900.000
Total: Rp 23.940.000

Wakil Ketua DPR

Gaji pokok: Rp 4.620.000
Tunjangan jabatan: Rp 15.600.000
Uang paket: Rp 2.000.000
Komunikasi Intensif: Rp 4.554.000
Total: Rp 26.774.000

Anggota DPR sebagai Ketua Komisi atau Badan

Gaji pokok: Rp 4.200.000
Tunjangan jabatan: Rp 9.700.000
Uang paket: Rp 2.000.000
Tunjangan kehormatan: Rp 4.460.000
Komunikasi Intensif: Rp 4.140.000
Bantuan listrik: Rp 4.000.000
Total: Rp 28.500.000

Anggota DPR sebagai Wakil Ketua Komisi atau Badan

Gaji pokok: Rp 4.200.000
Tunjangan jabatan: Rp 9.700.000
Uang paket: Rp 2.000.000
Tunjangan kehormatan: Rp 4.300.000
Komunikasi Intensif: Rp 4.410.000
Bantuan listrik: Rp 4.000.000
Total: Rp 28.340.000

Anggota DPR sebagai Anggota Komisi atau Badan

Gaji pokok: Rp 4.200.000
Tunjangan jabatan: Rp 9.700.000
Uang paket: Rp 2.000.000
Tunjangan kehormatan: Rp 3.720.000
Komunikasi Intensif: Rp 4.410.000
Bantuan listrik: Rp 4.000.000
Total: Rp 27.760.000

Sementara itu, gaji Gubernur Bank Indonesia (BI) telah mengalami kenaikan pada tahun 2007 menjadi Rp 162,2 juta per bulan. Sebelumnya, gaji Gubernur BI mencapai Rp 156 juta per bulan.

Kenaikan gaji juga diterapkan untuk Deputi Gubernur BI yang naik menjadi Rp 136,2 juta per bulan dari sebelumnya Rp 131 juta per bulan.

http://www.detiknews.com/read/2009/10/26/125351/1228590/10/perbandingan-gaji-presiden-gubernur-bi-dan-menteri

]]> http://agusnizami.wordpress.com/2009/10/27/pejabat-ingin-kaya-dengan-gaji-besar/feed/ 1 nizaminz http://agusnizami.wordpress.com/2009/10/15/roy-suryo-prita-kirim-email-ke-milis-salah/ http://agusnizami.wordpress.com/2009/10/15/roy-suryo-prita-kirim-email-ke-milis-salah/#comments Thu, 15 Oct 2009 04:02:51 +0000 nizaminz http://agusnizami.wordpress.com/?p=425 ]]>

Saya lihat di Anteve tadi pagi (15 Oktober 2009), Roy Suryo menyatakan bahwa Prita yang mengirim email keluhan ke milis itu salah. Roy menyatakan itu sebagai saksi Ahli di Bidang TI.

Kalau saya pribadi melihat bahwa konsumen komplain ke milis atau pun surat pembaca ke media massa seperti Koran atau majalah itu adalah hal yang wajar. Bahkan untuk media seperti Koran atau Majalah itu dari dulu sudah lama biasa terjadi.

Perusahaan yang baik biasanya menggunakan hak jawab dan memperbaiki layanannya hingga konsumennya puas. Bukan mempidanakan konsumennya atau mengkriminalisasi jadi satu kejahatan.

Harusnya untuk di milis juga begitu. Perusahaan tersebut bisa menggunakan hak jawabnya di milis.

Jika Prita dituduh menginformasikan hal yang tak benar dan merugikan perusahaan tersebut sehingga dituntut ke pengadilan, bagaimana jika Prita mendapat informasi yang tak benar (jika laporan Prita benar) sehingga terjadi salah obat yang bisa merugikan nyawanya? Adakah negara termasuk pakar TI seperti Roy Suryo mau membelanya?

Seharusnya aparat hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim melihat masalah secara menyeluruh. Tidak sepotong-sepotong.

Misalnya Prita mengalami Malpraktek yang membuat dia makin sakit/hampir merenggut nyawanya. Kemudian dia menceritakan malpraktek yang membahayakan itu pada orang lain. Meski pihak yang melakukan malpraktek protes karena merasa dirugikan, harusnya aparat tidak melihat “potongan” berupa “kerugian” pelaku malpraktek. Tapi justru menindak pelaku malpraktek tersebut agar rakyat lain tidak terkena jika memang apa yang ditulis Prita itu benar.

Atau contoh yang lebih nyata adalah misalnya si “A”  ditipu oleh si “X.” Kemudian si “A” menyebar email bahwa dia ditipu oleh si “X”.

Nah jika benar, aparat hukum harusnya tidak hanya melihat bahwa email yang disebar si “A” telah mencemarkan nama baik si “X” kemudian akhirnya menghukum si “A.”

Harusnya aparat menyelidiki “Inti Masalah” yaitu betulkah si “X” telah menipu si “A”? Jika benar, berarti si “A” tidak mencemarkan si “X” karena si “X” memang benar-benar penipu. Sebaliknya aparat justru harus menghukum si “X” karena penipuan yang dilakukannya.

Jadi harusnya aparat hukum melihat persoalan hukum tersebut secara keseluruhan. Tidak sepotong-sepotong!

Dari berita di bawah, beberapa anggota DPR yang biasa membuat UU mau pun praktisi hukum menyayangkan kasus Prita tersebut. UU ITE menurut mereka harusnya untuk mengamankan dan melancarkan transaksi elektronik seperti e-commerce, bisnis online, dsb. Bukan digunakan untuk pasal karet seperti pencemaran nama baik.

Dari Abu Shirmah Ra bahwa Rasulullah SAQ bersabda: “Barangsiapa menyengsarakan seorang muslim, Allah akan menyengsarakan dirinya dan barangsiapa menyusahkan seorang muslim, Allah akan menimpakan kesusahan kepadanya.” Riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Hadits hasan menurut Tirmidzi.

Jangan Salah Gunakan UU ITE

Kasus Prita Upaya Pembungkaman Hak Konsumen

Senin, 8 Juni 2009 | 03:05 WIB

Jakarta, Kompas – Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak bisa sembarangan dipakai untuk menjerat warga yang dituduh mencemarkan nama baik orang atau pihak tertentu. Jangan sampai hukum dipakai sebagai alat oleh pemilik modal dan penguasa.

Demikian rangkuman wawancara Kompas, Sabtu (6/6), dengan Wakil Ketua Dewan Pers Sabam Leo Batubara dan dua anggotanya, Wikrama Iryans Abidin dan Bekti Nugroho, serta mantan Wakil Ketua Pansus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang juga anggota Komisi IX DPR, Yasin Kara.

Menurut Leo Batubara, kasus Prita Mulyasari yang dipidanakan karena mengirimkan surat elektronik tentang kekecewaannya terhadap pelayanan sebuah rumah sakit hanyalah satu contoh dari beberapa kasus penggunaan media internet untuk tujuan positif, yang justru berujung pada perkara hukum.

Yang harus diingat, perangkat hukum dibuat bertujuan menciptakan keadilan, khususnya bagi rakyat kebanyakan. Untuk itu, penegak hukum harus kembali mengacu pada tujuan awal itu setiap kali bertindak.

Menurut Wikrama, sejak awal rencana pembuatan UU ITE, pihak media, termasuk Dewan Pers, tidak pernah dimintai pendapat. Dengan demikian, UU ITE tidak merepresentasikan kepentingan publik, apalagi UU ITE dianggap berpotensi melumpuhkan hak rakyat untuk mengeluarkan pendapat, mengkritik, dan mengeluh.

Yasin Kara menyatakan, Undang-Undang ITE tidak perlu dihapus. Namun, jika revisi dibutuhkan, sebaiknya segera dilakukan. Revisi tidak hanya berupa pengurangan materi, tetapi bisa juga berupa penambahan. Terkait dengan Pasal 27 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, penambahan keterangan atau ketentuan patut diberikan agar pasal tersebut tidak menjadi pasal karet.

Dalam kaitan dengan penggunaan Pasal 27, Yasin menilai ada salah kaprah pemahaman dari jaksa penuntut umum. Pasal 27 memang tidak termasuk pasal-pasal dalam UU ITE yang butuh peraturan pemerintah, tetapi penggunaan pasal itu dalam kasus Prita tidak relevan karena pasal itu justru membicarakan soal hak atas suatu informasi.

Landasan hukum

Direktur Jenderal Aplikasi Telematika Departemen Komunikasi dan Infomatika Cahyana Ahmadjayadi membantah pendapat yang menyebutkan UU ITE bakal menghambat kebebasan berpendapat setiap orang. ”Tidak betul pendapat itu,” ujarnya.

Ia menyebutkan, UU ITE dibuat untuk memberikan landasan hukum transaksi dan komunikasi elektronik, seperti e-business, e-commerce, dan e-banking.

Berkaitan dengan kasus yang menimpa Prita, Cahyana mengingatkan ada dua kata kunci yang disebutkan dalam Pasal 27 UU ITE yang jadi kunci kasus Prita. Kedua kata kunci itu adalah ”dengan sengaja” dan ”tanpa hak”.

Pertanyaannya, apakah Prita memang dengan sengaja mau mencemarkan atau menghina rumah sakit yang pernah merawatnya? ”Menurut saya, Prita tidak dengan sengaja mau menghina atau mencemarkan nama baik karena ia hanya menyampaikan keluhan mengenai apa yang ia alami,” kata Cahyana. ”Hak Prita juga diatur dalam UU Perlindungan Konsumen.”

Pertanyaan kedua, apakah Prita memang tak punya hak? ”Menurut saya, Prita jelas punya hak untuk menyampaikan keluhan mengenai apa yang dialaminya. Prita konsumen karena ia pasien dari rumah sakit itu,” katanya.

”E-mail Prita bukanlah penghinaan,” katanya.

Cahyana juga menjelaskan, dalam UU ITE, selain soal unsur ”dengan sengaja”, ”tanpa hak”, alat bukti elektronik juga harus diuji melalui forensik digital terlebih dahulu.

Untuk menahan seseorang, kata Cahyana, seperti diatur dalam Pasal 43 Ayat 6, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu 1 x 24 jam. ”Jadi, ada tahapan yang harus ditempuh,” kata Cahyana.

Soal eksistensi UU ITE, Cahyana menjelaskan, UU ITE berlaku sejak diundangkan 21 April 2008. Adapun dalam Pasal 54 Ayat 2 disebutkan, peraturan pemerintah harus sudah ditetapkan paling lama 2 tahun setelah UU ini diundangkan.

Bukan tindak pidana

Nada yang sama disampaikan praktisi hukum Amir Syamsudin. Menurut Amir, tindakan Prita menulis surat elektronik berisi komplain atas pelayanan RS Omni Internasional Alam Sutra, Tangerang, bukan tindak pidana. Itu karena Prita hanya menulis apa yang dialaminya dan hal itu patut diketahui publik demi kepentingan umum.

Dasar pemikiran Amir berpijak dari isi Pasal 310 Ayat 3 KUHP yang berbunyi ”tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri”.

”Isi e-mail Prita hanya menceritakan apa yang ia alami dan itu adalah kebenaran sehingga Prita tidak bisa dipidana. Jadi, saya sungguh tidak mengerti mengapa ia harus ditahan lalu diadili segala,” tutur Amir.

Amir menyikapi secara kritis penggunaan Pasal 45 Ayat 1 juncto Pasal 27 Ayat 1 UU ITE, serta Pasal 310 Ayat 2 dan Pasal 311 Ayat 1 KUHP untuk menjerat Prita. Menurut Amir yang juga pengacara itu, Prita tidak bisa dijerat dengan UU ITE karena ia menceritakan kejadian yang ia alami dan itu merupakan fakta.

Sementara itu, ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia, Rudi Satryo, menjelaskan, pasal pencemaran nama baik dalam KUHP lebih berdimensi hukum privat ketimbang publik. Dengan demikian, isu pencemaran nama baik lebih tepat jika hanya termuat di dalam KUH Perdata. Rudi cenderung berharap pasal pencemaran nama baik suatu saat dihilangkan dari KUHP.

”Menurut saya sudah seharusnya hilang, lebih besar sifat hukum privatnya daripada hukum publiknya,” kata Rudi.

Dari sisi lain, Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Indah Suksmaningsih mengatakan, kasus pengiriman surat elektronik yang menempatkan Prita sebagai terdakwa kasus pencemaran nama baik merupakan bentuk pembungkaman terhadap konsumen.

Ia menegaskan, penulisan surat elektronik oleh Prita merupakan bagian dari bentuk informasi mengenai pelayanan publik. ”Kalau dengan surat elektronik menimbulkan masalah, jadi harus bagaimana lagi masyarakat mengadukan keluhannya. Padahal, selama ini belum ada fasilitas layanan pengaduan langsung di instansi pemerintah maupun lembaga tertentu yang berwenang,” kata Indah. (SF/ONG/NEL/TRI/BDM)

http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/06/08/0305089/Jangan.Salah.Gunakan.UU.ITE

Roy Suryo: Prita Sengaja Menyebar Email

Abdul Rosyid

14/10/2009 23:44

Liputan6.com, Tangerang: Pakar telematika Roy Suryo dihadirkan sebagai saksi ahli dalam persidangan kasus pencemaran nama baik Rumah Sakit Omni Internasional di Pengadilan Negeri Tangerang, Banten, Rabu (14/10). Roy menilai surat elektronik (e-mail) yang dikirim terdakwa Prita Mulyasari tidak wajar.

Menurut Roy, ada unsur kesengajaan agar e-mail disebarluaskan oleh sang penerima. Sebab Prita mengirim email ke 20 alamat pada waktu bersamaan.

Menanggapi pernyataan Roy, kuasa hukum Prita menolak berkomentar. Pada persidangan Rabu pekan depan, didatangkan saksi ahli pidana informasi dan transaksi elektronik dan anggota DPR yang menjadi panitia pembuat Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.(ZAQ/AND)

http://berita.liputan6.com/hukrim/200910/247475/Roy.Suryo.Prita.Sengaja.Menyebar.Email

Roy Suryo: Prita Kirim Email ke Milis Perusahaan

By Republika Newsroom

Rabu, 14 Oktober 2009 pukul 16:07:00

TANGERANG-–Roy Suryo, saksi ahli dalam sidang kasus dugaan pencemaran nama baik atas nama terdakwa Prita Mulyasari, mengatakan Prita telah mengirim email kepada milis dua perusahaan. Dua milis itu beralamat di creditcardsupervisor dan customercared@banksinarmas.

Pengiriman dua surat ini, ungkap Roy, dapat mengindikasikan bahwa Prita telah melanggar Pasal 27 Undang-undang Informasi dan Telematikan (UU ITE) Tahun 2008. “Ada niat untuk menyebarkan email ini,”tutur Roy kepada wartawan usai memberikan keterangan kepada sidang di Ruang Utama Pengadilan Negeri Tangerang, Jl. TMP. Taruna, Tangerang.

Dalam persidangan, Roy sempat memberikan keterangan apa yang dimaksud dengan Pasal 27 Ayat 3 UU. ITE Tahun 2008 tentang seseorang tanpa hak. Menurut Roy, seseorang tanpa hak merupakan orang yang mengirim surat elektronik kepada tujuan email itu tanpa mengenal siapa pemilik email tersebut.

Ketika sidang, Roy pun mengatakan 20 email yang dikirim Prita pada 15 Agustus 2008 merupakan email yang ditujukan langsung kepada 20 alamat. Buktinya, ungkap Roy, alamat email dicantumkan pada to dimana email dikirim langsung, bukan carbon copy (cc) yang merupakan mekanisme untuk menggandakan email tersebut.

Roy menyebutkan 20 alamat tersebut bukan berarti ditujukan untuk 20 orang. Karena, ungkap Roy, ada dua alamat email berbeda dengan nama yang sama. Alamat tersebut, ungkap Roy adalah hendragunawan@yahoo.com dan hendragunawan@banksinarmas.com.

Meski demikian, Roy menjelaskan mungkin sekali tindakan Prita ini dilakukan tanpa tahu adanya peraturan dalam UU ITE tersebut. Namun, ungkap Roy, sayangnya hukum di Indonesia tidak membedakan untuk orang yang tahu dan tidak tahu.

Roy pun menambahkan, sebenarnya secara pribadi ia bersimpati terhadap Prita yang berani mengungkap kritik kepada publik. “Secara nurani, antara Prita melawan Rumah Sakit Internasional sebesar Omni ya saya berpihak kepada Prita, namun secara hukum, jika Prita melawan negara ya saya membela negara,”ucap Roy.

Mengenai keterangan Roy tersebut, Prita menyatakan ia mengirim email hanya untuk lingkungan pribadi, bukan untuk perusahaan. Prita pun menolak ketika dimintai komentar oleh hakim mengenai keterangan dari Roy Suryo. “Saya tidak berkompeten dalam bidang ini,”ucapnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum Prita, Slamet Yuwono, mengaku akan mengajukan satu saksi ahli lainnya yang merupakan pakar di bidang teknologi informasi. Tanpa mau menyebut nama, Slamet mengungkap bahwa saksi ini merupakan ahli yang sudah bersertifikasi internasional. c01/kpo

http://www.republika.co.id/berita/82395/Roy_Suryo_Prita_Kirim_Email_ke_Milis_Perusahaan

Berikut ini adalah email dari Prita:

http://megapolitan.kompas.com/read/xml/2009/06/03/1112056/inilah.curhat.yang.membawa.prita.ke.penjara

RS OMNI DAPATKAN PASIEN DARI HASIL LAB FIKTIF

Prita Mulyasari – suaraPembaca

Jangan sampai kejadian saya ini menimpa ke nyawa manusia lainnya. Terutama anak-anak, lansia, dan bayi. Bila anda berobat berhati-hatilah dengan kemewahan rumah sakit (RS) dan title international karena semakin mewah RS dan semakin pintar dokter maka semakin sering uji coba pasien, penjualan obat, dan suntikan.

Saya tidak mengatakan semua RS international seperti ini tapi saya mengalami kejadian ini di RS Omni International. Tepatnya tanggal 7 Agustus 2008 jam 20.30 WIB. Saya dengan kondisi panas tinggi dan pusing kepala datang ke RS OMNI Internasional dengan percaya bahwa RS tersebut berstandar International, yang tentunya pasti mempunyai ahli kedokteran dan manajemen yang bagus.

Saya diminta ke UGD dan mulai diperiksa suhu badan saya dan hasilnya 39 derajat. Setelah itu dilakukan pemeriksaan darah dan hasilnya adalah trombosit saya 27.000 dengan kondisi normalnya adalah 200.000. Saya diinformasikan dan ditangani oleh dr I (umum) dan dinyatakan saya wajib rawat inap. dr I melakukan pemeriksaan lab ulang dengan sample darah saya yang sama dan hasilnya dinyatakan masih sama yaitu thrombosit 27.000.

dr I menanyakan dokter specialist mana yang akan saya gunakan. Tapi, saya meminta referensi darinya karena saya sama sekali buta dengan RS ini. Lalu referensi dr I adalah dr H. dr H memeriksa kondisi saya dan saya menanyakan saya sakit apa dan dijelaskan bahwa ini sudah positif demam berdarah.

Mulai malam itu saya diinfus dan diberi suntikan tanpa penjelasan atau izin pasien atau keluarga pasien suntikan tersebut untuk apa. Keesokan pagi, dr H visit saya dan menginformasikan bahwa ada revisi hasil lab semalam. Bukan 27.000 tapi 181.000 (hasil lab bisa dilakukan revisi?). Saya kaget tapi dr H terus memberikan instruksi ke suster perawat supaya diberikan berbagai macam suntikan yang saya tidak tahu dan tanpa izin pasien atau keluarga pasien.

Saya tanya kembali jadi saya sakit apa sebenarnya dan tetap masih sama dengan jawaban semalam bahwa saya kena demam berdarah. Saya sangat khawatir karena di rumah saya memiliki 2 anak yang masih batita. Jadi saya lebih memilih berpikir positif tentang RS dan dokter ini supaya saya cepat sembuh dan saya percaya saya ditangani oleh dokter profesional standard Internatonal.

Mulai Jumat terebut saya diberikan berbagai macam suntikan yang setiap suntik tidak ada keterangan apa pun dari suster perawat, dan setiap saya meminta keterangan tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Lebih terkesan suster hanya menjalankan perintah dokter dan pasien harus menerimanya. Satu boks lemari pasien penuh dengan infus dan suntikan disertai banyak ampul.

Tangan kiri saya mulai membengkak. Saya minta dihentikan infus dan suntikan dan minta ketemu dengan dr H. Namun, dokter tidak datang sampai saya dipindahkan ke ruangan. Lama kelamaan suhu badan saya makin naik kembali ke 39 derajat dan datang dokter pengganti yang saya juga tidak tahu dokter apa. Setelah dicek dokter tersebut hanya mengatakan akan menunggu dr H saja.

Esoknya dr H datang sore hari dengan hanya menjelaskan ke suster untuk memberikan obat berupa suntikan lagi. Saya tanyakan ke dokter tersebut saya sakit apa sebenarnya dan dijelaskan saya kena virus udara. Saya tanyakan berarti bukan kena demam berdarah. Tapi, dr H tetap menjelaskan bahwa demam berdarah tetap virus udara. Saya dipasangkan kembali infus sebelah kanan dan kembali diberikan suntikan yang sakit sekali.

Malamnya saya diberikan suntikan 2 ampul sekaligus dan saya terserang sesak napas selama 15 menit dan diberikan oxygen. Dokter jaga datang namun hanya berkata menunggu dr H saja.

Jadi malam itu saya masih dalam kondisi infus. Padahal tangan kanan saya pun mengalami pembengkakan seperti tangan kiri saya. Saya minta dengan paksa untuk diberhentikan infusnya dan menolak dilakukan suntikan dan obat-obatan.

Esoknya saya dan keluarga menuntut dr H untuk ketemu dengan kami. Namun, janji selalu diulur-ulur dan baru datang malam hari. Suami dan kakak-kakak saya menuntut penjelasan dr H mengenai sakit saya, suntikan, hasil lab awal yang 27.000 menjadi revisi 181.000 dan serangan sesak napas yang dalam riwayat hidup saya belum pernah terjadi. Kondisi saya makin parah dengan membengkaknya leher kiri dan mata kiri.

dr H tidak memberikan penjelasan dengan memuaskan. Dokter tersebut malah mulai memberikan instruksi ke suster untuk diberikan obat-obatan kembali dan menyuruh tidak digunakan infus kembali. Kami berdebat mengenai kondisi saya dan meminta dr H bertanggung jawab mengenai ini dari hasil lab yang pertama yang seharusnya saya bisa rawat jalan saja. dr H menyalahkan bagian lab dan tidak bisa memberikan keterangan yang memuaskan.

Keesokannya kondisi saya makin parah dengan leher kanan saya juga mulai membengkak dan panas kembali menjadi 39 derajat. Namun, saya tetap tidak mau dirawat di RS ini lagi dan mau pindah ke RS lain. Tapi, saya membutuhkan data medis yang lengkap dan lagi-lagi saya dipermainkan dengan diberikan data medis yang fiktif.

Dalam catatan medis diberikan keterangan bahwa bab (buang air besar) saya lancar padahal itu kesulitan saya semenjak dirawat di RS ini tapi tidak ada follow up-nya sama sekali. Lalu hasil lab yang diberikan adalah hasil thrombosit saya yang 181.000 bukan 27.000.

Saya ngotot untuk diberikan data medis hasil lab 27.000 namun sangat dikagetkan bahwa hasil lab 27.000 tersebut tidak dicetak dan yang tercetak adalah 181.000. Kepala lab saat itu adalah dr M dan setelah saya komplain dan marah-marah dokter tersebut mengatakan bahwa catatan hasil lab 27.000 tersebut ada di Manajemen Omni. Maka saya desak untuk bertemu langsung dengan Manajemen yang memegang hasil lab tersebut.

Saya mengajukan komplain tertulis ke Manajemen Omni dan diterima oleh Og(Customer Service Coordinator) dan saya minta tanda terima. Dalam tanda terima tersebut hanya ditulis saran bukan komplain. Saya benar-benar dipermainkan oleh Manajemen Omni dengan staff Og yang tidak ada service-nya sama sekali ke customer melainkan seperti mencemooh tindakan saya meminta tanda terima pengajuan komplain tertulis.

Dalam kondisi sakit saya dan suami saya ketemu dengan manajemen. Atas nama Og (Customer Service Coordinator) dan dr G (Customer Service Manager) dan diminta memberikan keterangan kembali mengenai kejadian yang terjadi dengan saya.

Saya benar-benar habis kesabaran dan saya hanya meminta surat pernyataan dari lab RS ini mengenai hasil lab awal saya adalah 27.000 bukan 181.000. Makanya saya diwajibkan masuk ke RS ini padahal dengan kondisi thrombosit 181.000 saya masih bisa rawat jalan.

Tanggapan dr G yang katanya adalah penanggung jawab masalah komplain saya ini tidak profesional sama sekali. Tidak menanggapi komplain dengan baik. Dia mengelak bahwa lab telah memberikan hasil lab 27.000 sesuai dr M informasikan ke saya. Saya minta duduk bareng antara lab, Manajemen, dan dr H. Namun, tidak bisa dilakukan dengan alasan akan dirundingkan ke atas (Manajemen) dan berjanji akan memberikan surat tersebut jam 4 sore.

Setelah itu saya ke RS lain dan masuk ke perawatan dalam kondisi saya dimasukkan dalam ruangan isolasi karena virus saya ini menular. Menurut analisa ini adalah sakitnya anak-anak yaitu sakit gondongan namun sudah parah karena sudah membengkak. Kalau kena orang dewasa laki-laki bisa terjadi impoten dan perempuan ke pankreas dan kista.

Saya lemas mendengarnya dan benar-benar marah dengan RS Omni yang telah membohongi saya dengan analisa sakit demam berdarah dan sudah diberikan suntikan macam-macam dengan dosis tinggi sehingga mengalami sesak napas. Saya tanyakan mengenai suntikan tersebut ke RS yang baru ini dan memang saya tidak kuat dengan suntikan dosis tinggi sehingga terjadi sesak napas.

Suami saya datang kembali ke RS Omni menagih surat hasil lab 27.000 tersebut namun malah dihadapkan ke perundingan yang tidak jelas dan meminta diberikan waktu besok pagi datang langsung ke rumah saya. Keesokan paginya saya tunggu kabar orang rumah sampai jam 12 siang belum ada orang yang datang dari Omni memberikan surat tersebut.

Saya telepon dr G sebagai penanggung jawab kompain dan diberikan keterangan bahwa kurirnya baru mau jalan ke rumah saya. Namun, sampai jam 4 sore saya tunggu dan ternyata belum ada juga yang datang ke rumah saya. Kembali saya telepon dr G dan dia mengatakan bahwa sudah dikirim dan ada tanda terima atas nama Rukiah.

Ini benar-benar kebohongan RS yang keterlaluan sekali. Di rumah saya tidak ada nama Rukiah. Saya minta disebutkan alamat jelas saya dan mencari datanya sulit sekali dan membutuhkan waktu yang lama. LOgkanya dalam tanda terima tentunya ada alamat jelas surat tertujunya ke mana kan? Makanya saya sebut Manajemen Omni pembohon besar semua. Hati-hati dengan permainan mereka yang mempermainkan nyawa orang.

Terutama dr G dan Og, tidak ada sopan santun dan etika mengenai pelayanan customer, tidak sesuai dengan standard international yang RS ini cantum.

Saya bilang ke dr G, akan datang ke Omni untuk mengambil surat tersebut dan ketika suami saya datang ke Omni hanya dititipkan ke resepsionis saja dan pas dibaca isi suratnya sungguh membuat sakit hati kami.

Pihak manajemen hanya menyebutkan mohon maaf atas ketidaknyamanan kami dan tidak disebutkan mengenai kesalahan lab awal yang menyebutkan 27.000 dan dilakukan revisi 181.000 dan diberikan suntikan yang mengakibatkan kondisi kesehatan makin memburuk dari sebelum masuk ke RS Omni.

Kenapa saya dan suami saya ngotot dengan surat tersebut? Karena saya ingin tahu bahwa sebenarnya hasil lab 27.000 itu benar ada atau fiktif saja supaya RS Omni mendapatkan pasien rawat inap.

Dan setelah beberapa kali kami ditipu dengan janji maka sebenarnya adalah hasil lab saya 27.000 adalah fiktif dan yang sebenarnya saya tidak perlu rawat inap dan tidak perlu ada suntikan dan sesak napas dan kesehatan saya tidak makin parah karena bisa langsung tertangani dengan baik.

Saya dirugikan secara kesehatan. Mungkin dikarenakan biaya RS ini dengan asuransi makanya RS ini seenaknya mengambil limit asuransi saya semaksimal mungkin. Tapi, RS ini tidak memperdulikan efek dari keserakahan ini.

Sdr Og menyarankan saya bertemu dengan direktur operasional RS Omni (dr B). Namun, saya dan suami saya sudah terlalu lelah mengikuti permainan kebohongan mereka dengan kondisi saya masih sakit dan dirawat di RS lain.

Syukur Alhamdulilah saya mulai membaik namun ada kondisi mata saya yang selaput atasnya robek dan terkena virus sehingga penglihatan saya tidak jelas dan apabila terkena sinar saya tidak tahan dan ini membutuhkan waktu yang cukup untuk menyembuhkan.

Setiap kehidupan manusia pasti ada jalan hidup dan nasibnya masing-masing. Benar. Tapi, apabila nyawa manusia dipermainkan oleh sebuah RS yang dipercaya untuk menyembuhkan malah mempermainkan sungguh mengecewakan.

Semoga Allah memberikan hati nurani ke Manajemen dan dokter RS Omni supaya diingatkan kembali bahwa mereka juga punya keluarga, anak, orang tua yang tentunya suatu saat juga sakit dan membutuhkan medis. Mudah-mudahan tidak terjadi seperti yang saya alami di RS Omni ini.

Saya sangat mengharapkan mudah-mudahan salah satu pembaca adalah karyawan atau dokter atau Manajemen RS Omni. Tolong sampaikan ke dr G, dr H, dr M, dan Og bahwa jangan sampai pekerjaan mulia kalian sia-sia hanya demi perusahaan Anda. Saya informasikan juga dr H praktek di RSCM juga. Saya tidak mengatakan RSCM buruk tapi lebih hati-hati dengan perawatan medis dari dokter ini.

Salam,
Prita Mulyasari
Alam Sutera

]]> http://agusnizami.wordpress.com/2009/10/15/roy-suryo-prita-kirim-email-ke-milis-salah/feed/ 2 nizaminz PRITA Perlindungan Konsumen